KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI HAK CIPTA

            Di era globalisasi yang semakin maju dari berbagai aspek, marak sekali terjadi pemalsuan terhadap hasil karya seseorang yang sangat merugikan pencipta baik dari segi materil ataupun non materil. Pemberian hak cipta tentunya dapat memberikan nilai atau pun harga terhadap karya ataupun penciptanya, namun itu saja tidak cukup maka dibutuhkanlah perlindungan karya cipta untuk dapat memberikan jaminan terhadap tindak pemalsuan karya cipta. Perlindungan hak cipta yang jangkauannya sifatnya nasional tentunya belum dapat menjamin adanya perlindungan secara penu atau seutuhnya maka diadakannya perlindungan hak  cipta secara internasional. Berikut merupakan beberapa perjanjian perlindungan hak cipta secara internasional:

1.        Konvensi Berner

Konvensi Berner  merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak cipta, yang pertama kali diterima di Berne, Swiss, pada tahun 1886. Konvensi Berner ini diadakan untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. Konvensi Berner dikembangkan atas dorongan Victor Hugo Asosiasi Littéraire et Artistique Internationale. Oleh karena itu dipengaruhi oleh Perancis "hak penulis" (droit d'auteur), yang berbeda dengan konsep Anglo-Saxon "hak cipta" yang hanya berurusan dengan  masalah ekonomi. Dalam Konvensi tersebut, hak cipta untuk karya kreatif secara otomatis yang berlaku pada penciptaan mereka tanpa menegaskan atau dinyatakan. Seorang penulis tidak perlu "register" atau "melamar" hak cipta di negara-negara mengikuti Konvensi. Segera setelah sebuah karya "tetap", yaitu, tertulis atau direkam pada beberapa media fisik, penulis secara otomatis berhak atas semua hak cipta dalam pekerjaan dan untuk setiap karya turunan, kecuali dan sampai penulis secara eksplisit menolak mereka atau sampai hak cipta berakhir. Penulis asing diberi hak yang sama dan hak istimewa untuk materi berhak cipta sebagai penulis dalam negeri di negara manapun yang menandatangani Konvensi.

Sebelum Konvensi Berne, hukum hak cipta nasional biasanya hanya diterapkan  untuk pekerjaan yang diciptakan dalam masing-masing negara. Jadi misalnya karya yang diterbitkan di Inggris oleh seorang warga negara Inggris akan dilindungi oleh hak cipta di sana, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Perancis. Belanda penerbit Albertus Willem Sijthoff, yang bangkit untuk menonjol dalam perdagangan buku terjemahan, menulis kepada Ratu Wilhelmina dari Belanda pada 1899 sebagai oposisi terhadap konvensi atas kekhawatiran bahwa pembatasan internasional akan melumpuhkan industri cetak Belanda.

Konvensi Berne mengikuti jejak Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri tahun 1883, yang dengan cara yang sama telah menciptakan kerangka kerja untuk integrasi internasional jenis lain dari kekayaan intelektual: paten, merek dagang dan desain industri. Seperti Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk menangani tugas-tugas administrasi. Pada tahun 1893 kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan BIRPI Perancis), terletak di Berne. Pada tahun 1960, BIRPI pindah ke Jenewa, untuk lebih dekat dengan PBB dan organisasi internasional lainnya di kota itu. Pada tahun 1967 itu menjadi World Intellectual Property Organization (WIPO), dan pada tahun 1974 menjadi sebuah organisasi di bawah PBB.

Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, selesai pada Berne pada 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan telah diubah pada tahun 1979. Inggris ditandatangani pada tahun 1887 tetapi tidak melaksanakan sebagian besar sampai 100 tahun kemudian dengan berlalunya Hak Cipta, Desain dan Paten Act 1988. Amerika Serikat awalnya menolak untuk menjadi pihak pada Konvensi, karena itu akan diperlukan perubahan besar dalam hukum hak cipta, khususnya berkaitan dengan hak moral, penghapusan persyaratan umum untuk pendaftaran karya cipta dan penghapusan pemberitahuan hak cipta wajib. Hal ini menyebabkan Konvensi Hak Cipta Universal pada tahun 1952 untuk mengakomodasi keinginan Amerika Serikat. Tapi pada tanggal 1 Maret 1989, AS Berne Convention Implementasi Undang-Undang Tahun 1988 diundangkan, dan Senat AS meratifikasi perjanjian, membuat Amerika Serikat satu pihak dalam Konvensi Berne dan  membuat Konvensi Hak Cipta Universal hampir usang.

The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty diadopsi pada tahun 1996 untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh teknologi informasi dan internet, yang tidak ditangani oleh Konvensi Berne. Karena hampir semua negara adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian tentang Trade-Related Aspek Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan non-anggota untuk menerima hampir semua kondisi Konvensi Berne. Maret 2012, terdapat 165 negara yang merupakan pihak dalam Konvensi Berne.

2.        Universal Copyright Convention  (UCC)

Konvensi Hak Cipta Universal (UCC)  diadopsi di Jenewa pada tahun 1952, adalah salah satu dari dua konvensi internasional utama melindungi hak cipta, yang lain adalah Konvensi Berne.UCC ini dikembangkan oleh Bangsa, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Pendidikan Amerika sebagai alternatif untuk Konvensi Berne bagi negara-negara yang tidak setuju dengan aspek dari Konvensi Berne, namun masih ingin berpartisipasi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral.

Negara-negara ini termasuk negara-negara berkembang dan Uni Soviet, yang berpikir bahwa perlindungan hak cipta yang kuat yang diberikan oleh Konvensi Berne terlalu diuntungkan Barat dikembangkan negara-negara pengekspor hak cipta, dan Amerika Serikat dan sebagian besar dari Amerika Latin. Amerika Serikat dan Amerika Latin sudah menjadi anggota dari konvensi hak cipta Pan-Amerika, yang lebih lemah dari Konvensi Berne. Berne Konvensi menyatakan juga menjadi pihak UCC, sehingga hak cipta mereka akan ada di non-konvensi Berne negara.

Amerika Serikat hanya memberikan perlindungan hak cipta untuk tetap, jangka terbarukan, dan menuntut agar suatu pekerjaan yang harus dilindungi hak cipta harus berisi pemberitahuan hak cipta dan didaftarkan di Kantor Hak Cipta. Konvensi Berne, di sisi lain, disediakan untuk perlindungan hak cipta untuk istilah tunggal didasarkan pada kehidupan penulis, dan tidak memerlukan pendaftaran atau dimasukkannya pemberitahuan hak cipta untuk hak cipta untuk eksis. Dengan demikian Amerika Serikat akan harus membuat beberapa modifikasi besar terhadap hukum hak cipta dalam rangka untuk menjadi pihak untuk itu. Pada saat itu Amerika Serikat tidak mau melakukannya. UCC sehingga memungkinkan negara-negara yang memiliki sistem perlindungan yang sama ke Amerika Serikat untuk fixed term pada saat penandatanganan untuk mempertahankan mereka. Akhirnya Amerika Serikat menjadi bersedia untuk berpartisipasi dalam konvensi Berne, dan mengubah hukum hak cipta nasional seperti yang diperlukan. Pada tahun 1989 itu menjadi pihak dalam Konvensi Berne sebagai hasil dari Konvensi Berne Implementasi Undang-Undang 1988.

Di bawah Protokol Kedua Konvensi Hak Cipta Universal (teks Paris), perlindungan di bawah US UU Hak Cipta secara tegas diperlukan untuk karya yang diterbitkan oleh PBB, oleh badan-badan khusus PBB dan oleh Organisasi Negara-negara Amerika. Persyaratan yang sama berlaku untuk negara kontraktor lain juga. Berne Konvensi menyatakan khawatir bahwa keberadaan UCC akan mendorong pihak dalam Konvensi Berne untuk meninggalkan konvensi itu dan mengadopsi UCC sebaliknya. Jadi UCC termasuk klausul yang menyatakan bahwa pihak yang juga Berne pihak Konvensi tidak perlu menerapkan ketentuan Konvensi untuk setiap negara mantan Konvensi Berne yang meninggalkan Konvensi Berne setelah 1951. Sehingga setiap negara yang mengadopsi Konvensi Berne yang dihukum jika kemudian memutuskan untuk meninggalkannya dan menggunakan perlindungan UCC sebaliknya, karena hak cipta yang mungkin tidak lagi ada di Berne Konvensi menyatakan. Karena hampir semua negara baik anggota atau calon anggota Organisasi Perdagangan Dunia  dengan demikian sesuai dengan Perjanjian tentang Trade-Related Aspek Hak Kekayaan Intelektual Perjanjian, UCC telah kehilangan signifikansi.

3.        Konvensi-Konvensi tentang Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta secara internasional tentunya tidak hanya berpatokan pada konvernsi berner ataupun  Universal Copyright Convention  (UCC). Berikut merupakan beberapa konvensi-konvensi internasional hak cipta yang lainnya yaitu antara lain Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention/Neighboring Convention) dan Convention for the Protection of Producers of Phonogram Againts Unnauthorized Duplication of their Phonograms (Geneva Convention 1971).

Referensi:

Zaki-math.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt

UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Copyright_Convention

Hak Paten

HAK PATEN

(Tugas 5)

Contoh 1:

Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan kedalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah(Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di AbuDhabi.Dalam siaran pers dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yang diterimaANTARA di Jakarta, Jumat, UNESCO mengakui batik Indonesia bersama dengan 111 nominasimata budaya dari 35 negara, dan yang diakui dan dimasukkan dalam Daftar Representatif sebanyak 76 mata budaya.Sebelumnya pada tahun 2003 dan 2005 UNESCO telah mengakui Wayang dan Keris sebagaiKarya Agung Budaya Lisan dan Takbenda Warisan Manusia (Masterpieces of the Oral andIntangible Cultural Heritage of Humanity) yang pada tahun 2008 dimasukkan ke dalamRepresentative List.Depbudpar menyatakan masuknya Batik Indonesia dalam UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity merupakan pengakuan internasional terhadap salahsatu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkatpara pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.Depbudpar menyatakan upaya agar Batik Indonesia diakui UNESCO ini melibatkan para pemangku kepentingan terkait dengan batik, baik pemerintah, maupun para pengrajin, pakar,asosiasi pengusaha dan yayasan/lembaga batik serta masyarakat luas dalam penyusunandokumen nominasi.Perwakilan RI di negara anggota Tim Juri (Subsidiary Body), yaitu di Persatuan Emirat Arab, Turki,Estonia, Mexico, Kenya dan Korea Selatan serta UNESCO-Paris, memegang peranan penting.

Hak cipta hanya dapat dicantumkan pada suatu karya apabila jelas identitas penciptanya. Selanjutnya, hak cipta tersebut juga memiliki batas waktu, yakni sekian puluh tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Dengan demikian, produk-produk budaya yang tidak jelas penciptanya karena sudah diwariskan secara turun-temurun tidak dapat dilindungi dan diklaim dengan menggunakan hak cipta. Hak paten merupakan hak perlindungan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan teknologi. Ketika seseorang berkata mengenai hak paten suatu batik, misalnya. Maka apabila digunakan tepat sesuai dengan tempatnya, memiliki makna bahwa hak tersebut melindungi batik salah satu bidangnya yaituu teknik pembuatan batik. Apabila seseorang menemukan teknik baru dalam membuat batik, untuk melindungi hak kepemilikan orang tersebut atas teknik yang ditemukan tersebut, orang tersebut dapat mengajukan hak paten, tetapi bukan hak cipta. Hal inilah yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungan aset salah satu budayanya warisan dari para leluhur yaitu batik yang diklaim bukan hak cipta melainkan hak paten yang kemudian telah diakui secara Intenasional yang diwakili oleh UNESCO.

Referensi:

http://www.scribd.com/doc/20781346/Batik-Indonesia-Resmi-Diakui-UNESCO

http://dianpramesti.wordpress.com/2009/09/12/tentang-hak-paten-dan-pendaftaran-budaya-ke-unesco/

Contoh 2:

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak paten di bIndonesia:

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Bambang Budi Rahardjo, meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berhati-hati dalam membuat suatu produk, terutama produk yang memiliki hak paten . Hal itu berkaca pada permasalahan yang dihadapi FSB, tukang sablon yang divonis 1,4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB) karena dianggap telah turut serta dalam pemalsuan merek kaos Cressida.“Kita minta kepada pelaku UMKM agar berhati-hati dalam membuat suatu barang yang sekiranya itu meniru dari barang yang sudah ada dan memiliki hak paten . Jangan sampai ada pelaku usaha yang terjerat hukum akibat permasalahan seperti itu,” kata Budi Rahardjo kepada “PRLM”, di Gedung Juang, Kel. Baleendah, Kab. Bandung, Sabtu (30/4).

Beliau menyarankan agar pelaku usaha menanyakan terlebih dahulu kepada pemesan apakah barang yang akan dibuat itu mengandung resiko atau tidak.”Para pelaku usaha juga bisa membaca surat kabar dan menonton televisi apakah produk yang akan dibuat itu akan menimbulkan masalah ke depannya atau tidak,” katanya. Budi pun mengaku akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM perihal hak paten dan hak konsumen agar mereka dapat mengerti dengan jelas apa yang terjadi di dunia usaha saat ini. “Saya sangat menyayangkan kenapa pelaku usaha kecil bisa jadi korban karena dianggap turut serta dalam memalsukan suatu merek. Padahal, kata saya, dia tidak tahu apa-apa,” tuturnya. Ia menilai, Kabupaten bandung merupakan tempat potensial di mana para pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha nya.”Kab. bandung itu sangat potensial dibidang perdagangan. Produk yang ada di pasaran Indonesia saat ini banyak yang produksi dari Kab. Bandung,” tambahnya. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan nota kesepakatan antara pelaku UMKM dengan para pengusaha agar terjadi simbiosis mutualisme di antara keduanya. Dan, menghindarkan pelaku UMKM dari perbuatan yang menjurus kepada pemalsuan merek.

Kasus ini menunjukkan bahwa di Indonesia penghargaan terhadap hak paten belumlah menjadi sebuah kebutuhan. Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai peranan hak paten dan fungsinya dalam dunia industri khususnya mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti contoh kasus diatas. Umumnya masyarakat yang kurangnya informasi mengenai paten adalah kalangan menengah ke bawah. Suatu kondisi yang begitu berbeda ketika pelaku industri yang telah maju memahami mengenai penting hak paten sedangkan kalangan menengah ke bawah mengalami kurangnya pemahaman mengenai hak paten.Peranan pemerintah pun diharapkan mampu mensosialisasikan mengenai pemahaman masyarakat terhadap hak paten terutama kepada mereka yang berkecimpung dalam dunia usaha kecil dan menengah.

Hak merek

Contoh merek yang mirip

(Tugas 4)

Salah satu cangkupan dari hak atas kekayaan industri adalah merek, dimana kepemilikan merek  manjadi hak ekslusif . Merek biasa digunakan oleh pihak produsen untuk mengenalkan produknya secara spesifik kepada masyarakat (konsumen), tentunya merek tidak hanya diterapkan pada perusahaan manufaktur tetapi juga pada perusahaan jasa. Setiap perusahaan akan selalu mencari nama yang unik bagi produk atau nama organisasi mereka, hal ini dilakukan untuk mengambil perhatian konsumen dan juga sebagai identitas dari sebuah organisasi atau produk. Merek yang sudah memiliki nama yang besar dalam arti telah dikenal oleh konsumen secara menyeluruh dengan tingkat permintaan terhadap produk tersebut yang tinggi tentunya menjadi impian semua organisasi di bidang industri, namun tidak semua organisasi ataupun produk bisa mencapai hal tersebut.Terkadang perusahaan baik jasa ataupun manufaktur dalam menamakan produk mereka menggunakan merek-merek yang mirip dengan merek produk yang sejenis dengan produk mereka, tentunya merek-merek yang dimiripkan baik daro gambar ataupun tulisan tersebut berasal dari merek yang telah memiliki nama yang besar. Hal ini dilakukan agar sebagai produk alternatif yang konsepnya siap menggantikan produk yang ada dan telah memiliki nama selain itu juga untuk mengecoh konsumen dalam pembelian . berikut merupakan contoh-contoh nama produk atau nama-nama organisasi jasa yang memiliki nama yang mirip:

Di Indonesia banyak sekali nama-nama merk yang mirip dengan produk atau organisasi yang memiliki bisnis yang sama, salah satunya adalah organisasi yang berbisnis dalam industri makanan cepat saji seperti ayam goreng. Sebagai organisasi yang mempelopori makanan cepat saji di Indonesia dengan menu andalan fried chicken, KFC (Kentucky Fried Chicken) tentunya telah dikenal secara Internasional. Awal keberadaannya di Indonesia begitu mencuri perhatian konsumen hingga konsumen rela mengantri panjang untuk bisa menikmati makanan cepat saji yang ditawarkan. Disisi lain terdapat sebuah organisasi lain yang sifatnya sebagai pesaing yang menginginkan juga bisnisnya bisa selaris KFC bahkan mengingikan lebih dengan konsep bisnis yang sama yaitu makanan cepat saji sehingga menamakan usaha menjadi CFC. Menawarkan paket yang murah dan menu yang sama dengan KFC, CFC kini telah memiliki konsumen tersendiri walaupun tidak selaris KFC. Sedangkan KFC walaupun terdapat berbagai pesaing yang hendak memiripkan usaha mereka dengan usahanya tetap memiliki konsumen yang tinggi padahal dibandingkan CFC harga makanan di KFC lebih mahal.

            Tindakan yang dilakukan oleh CFC memang cukup menguntungkan kini telah memiliki konsumennya tersendiri baik yang terkecoh dengan nama tataupun karena harganya yang murah dan juga sebagai pilihan alternatif konsumen ketika tidak suka mengantri panjang di KFC saat pengujung KFC lagi padat. Secara bisnis hal ini sangat menguntungkan tetapi bagi pihak konsumen terutam mereka yang terkecoh sehingga merasa kecewa menjadi sesuatu yang merugikan. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen belum diperhatikan secara spesifik dan juga penghargaan hak eksklusif merk tidak terlalu diindahkan oleh sesama pesaing industri. Seolah-olah oraganisasi industri yang ada hanya mementingkan keuntungan tanpa menimbangkan hak orang lain.

Ref: google image

HAK CIPTA

HAK CIPTA

(Tugas 3)

1.    Fungsi Hak Cipta

Hak cipta tentunya tidak hanya sekedar meminta ijin atas penggunaan karya seseorang, tetapi memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut disusun sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap karya seseorang. Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu memberikan suatu penjabaran yang memiliki nilai hukum yang jelas mengenai fungsi dari hak cipta. Landasan hukum tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang No.19 Tahun 2002 pasala yang ke 2, berikut merupakan penjelasannya:

a)     Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

b)    Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

2.    Sifat Hak Cipta

Selain memiliki fungsi, hak cipta juga memiliki sifat-sifat yang dapat mendiskripsikan lebih jelas mengenai hak cipta. Berikut merupakan sifat-sifat dari hak cipta:

 terdiri dari enam bagian, sifat-sifat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a)        Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

b)        Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat  beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

·      Pewarisan;

·      Wasiat;

·      Hibah;

·    Perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan   perundang-undangan

c)        Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

d)        Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

e)         Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

f)         Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

3.    Penggunaan Undang-Undang Hak Cipta

Sebagai sebuah hak yang eksklutif tentunya hak cipta tidak dapat dimiliki secara bebas. Akan ada banyak aturan yang yang mengatur mengenai hak cipta. Baik aturan mengenai memperoleh hak cipta, melindungi karaya pencipta ataupun hal-hal yang mengenai pengaturan penggunaan hak cipta orang lain dan sebagainya. Tentunya aturan tersebut membutukan kekuatan hukum yang bersifat idenpendent tidak hanya sebagai aturan saja. Penenrapan aturan-aturan hak cipta sebagai suatu yang bernilai kekuattan hukum dapat dilihat pada UU No.19 Tahun 2002 sebelumnya UU ini berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 menggantikan Auteurswet 1982. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk rombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pekerjaan membuat satu perangkat materi hukum yang sesuai dengan hukum yang dicitacitakan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Undang-Undang hak cipta 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2002. Batasan tentang apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta, dijelaskan pada rumusan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta (UHC) Indonesia yaitu sebagai berikut.

Ayat 1

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

• Arsitektur.
• Peta.
• Seni batik.
• Fotografi.

• Buku, program komputer, pamflet, susuan perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

• Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan

• Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 
•  Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
•  Sinematografi.

l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Ayat 2

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat 3

Dalam lindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh UHC adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, kesustraan. Sedangkan yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun yang disebutkan terakhir ini juga merupakan kekayaan immateril. Satu hal yang dicermati adalah yang dilindungi dalam hak cipta ini yaitu haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

4.        Contoh Kasus Terkait dengan Masalah HAK CIPTA di Indonesia

sekitar tahun 2008 dunia misik Indonesia diramaikan dengan sebuah lagu yang biasa disebut lagu Gaby. Lagu ini sering sekali diputar di radio-radio seluruh Indonesia, bahkan masuk dalam antrian tangga musik terfavorit untuk beberapa minggu. Kata-kata yang mudah dimengerti, lirik yang menggambarkan rasa kehilangan serta musik yang slow membuat lagu tersebut begitu istimewa dan sangat digemari. Kenyataannya tidak hanya itu saja keistimewaan dari lagu tersebut yang lebih istimewanya lagi lagu tersebut tidak diketahui jelas penciptanya. Lagu yang begitu tenar dan sangat disenangi kaum muda membuat banyak label-label musik yang mencari pencipta lagu tersebut untuk membuat sebuah kesepakatan kerja sama. Kondisi ini tentunya akan mendatang keuntungan ekonomi dalam jumlah yang banyak. Hal inilah yang membuat banyak orang mengakui lagu ini sebagai ciptaan lagu mereka di berbagai berita infotainment dengan sedikit perubahaan pada lirik namun inti dan musiknya sama. Suatu kondisi yang cukup membingunkan dalam waktu yang bersamaan berbagai band atau personal mengakui bahwa lagu tersebut adalah hasil ciptaan mereka.

Kasus ini dapat menggambar mengenai betapa pentingnya adanya pemberian hak cipta. Selain sebagai bentuk apresiasi ataupun penghargaan terhadap karya yang ada hak cipta juga mampu menjamin perlindungan karya seseorang baik secara kepemilikan ataupun loyalti.

Referensi:

Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, Aspek Hukum Hek Kekayaan Intelektual (Intellectual

PropertyRights), Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

http://www.hukumonline.com/

Referensi UHC Indonesia bisa didownload pada alamat email dibawah ini

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2006/08/25/hak-cipta-ok.pdf

http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30011/Hak+Cipta.pdf