Tugas 2 PKN

Materi Tugas :

                               I.            Ajaran Dasar dan Implementasi Wawasan Nusantara

a)      Pengertian Wawasan Nusantara

b)      Landasan Wawasan Nusantara

c)      Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

d)     Hakikat, Asas, dan Arah Pandang Wawasan Nusantara

e)      Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

f)       Implementasi Wawasan Nusantara

g)      Teori Kekuasaan dan Geopolitik

h)      Teori kekuasaan dan Geopolitik Indonesia

I.   Ajaran Dasar dan Implementasi Wawasan Nusantara

a)      Pengertian Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara dirumuskan dalam berbagai cara menurut konteksnya. Hingga saat ini ada beberapa rumusan Wawasan Nusantara.

1)      Rumusan Wawasan Nusantara berdasarkan Tap.No.II/MPR/1993 dan No.II/MPR/1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara yang merupakan Wawasan Nasional yang bersumber pada pancasila dan berdasarkan UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Inddonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

2)      Rumusan Wawasan Nusantara menurut Prof.Wan Usman (ketua program S-2 PKN-UI). Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengaenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dijelaskan pula bahwa Wawasan Nusantara merupakan Geopolitik Indonesia.

3)      Pengertian Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998 yaitu pada ketetapan MPR No.II/MPR/1998. Pada GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara ini.

b)      Landasan Wawasan Nusantara

1)      Landasan Idiil : Pancasila

Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara, mempunyai hukum yang mengikat penyelenggara negara, pimpinan pemerintahan dan rakyat. Pancasila diaktualisasikan dengan memanfaatkan kontelasi dan posisigeografi serta segala isi dan potensi wilayah Indonesia, untuk mempertahankan identitas serta kelangsungan hidup untuk mewujudkan cita-cita nasional, kita dihadapkan pada situasi lingkungan yang serba berubah. Untuk itu diperlukan suatu cara pandang ialah Wawasan Nusantara. Pancasila dijadikan landasan idiil dari Wawasan Nusantara.

2)      Landasan Konstitusional : UUD 1945

UUD 1945 dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu : Negara Indonesia adalah negara kessatuan berbentuk republik yang berkaudalatan rakyat. Pemanfaatan bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan  sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

c)      Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Terdiri atas 3 unsur, yaitu : Wadah (Contour), Isi (Content), dan Tata Laku (Conduct).

1)    Wadah (Contour)

Ialah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang bersifat serba nusantara, dengan kekayaan alam, penduduk dan aneka ragam budaya dalam NKRI.

Juga organisasi kenegaraan, yang merupakan wadah kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik; serta wadah dalam kehidupan bermasyarakat dalam wujud infrastruktur politik.

2)    Isi (Content)

Merupakan aspirasi, cita-cita, dan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Mengyangkut 2 hal :

a)      Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

b)      Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional.

3)    Tata Laku (Conduct)

Merupakan hasil interaksi wadah dan isi. Terdiri atas tata laku batiniah dan tata laku lahiriah.

Tata laku batiniah adalah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.

Tata laku Lahiriah adalah mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia.

Keduanya mencerminkan identitas, jati diri, atau kepribadian bangsa Indonesia, yang berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan dengna rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air, yang menumbuhkan nasionalisme yang tinggi.

d)     Hakikat, Asas, dan Arah Pandang Wawasan Nusantara

1.      Hakikat Wawasan Nusantara

Ialah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan lain ( daerah, golongan, dan individu ).

           

2.      Asas Wawasan Nusantara

Merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setiannya komponen pembentuk bangsa terhadap kesepakatan bersama.

a)      Kepentingan yang Sama

Pada waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita menghadapi penjajahan secara fisik. Sekarang menghadapi penjajah dalam bentuk lain : berupa tekanan dan paksaan dalam dalih HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup.

b)      Tujuan yang Sama

Ialah tercapainya kesejateraan dan keamanan yang lebih baik.

c)      Keadilan

Yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, usaha, dan kegiatan baik perseorangan, golongan, daerah.

d)     Kejujuran

Adalah keberanian berpikir, berkata, bertindak, sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar.

e)      Solidaritas

Adalah rasa setia kawan tanpa meninggalkan ciri budaya masing-masing.

f)       Kerja Sama

Yaitu adanya koordinasi, saling pengertian didasarkan atas kesetaraan sehingga terwujud kerja sama antar kelompok secara sinergi.

g)      Kesetiaan terhadap Kesepakatan Bersama

Ialah setia dan memegang teguh kesepakatan bersama untuk menjadi suatu bangsa dan mendirikan negara Indonesia.

3.      Arah Pandang Wawasan Nusantara

Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, dan konstelasi geografi, serta pangdangan lingkungan strategis, arah pandangan wawasan nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan arah pandang ke luar.

a)      Arah Pandang ke Dalam

Bertujuan menjamin perwujudan kesatuan dan persatuan dalam segala aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial.

b)      Arah Pandang ke Luar

Ditujukan agar terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, kerja sama dan saling hormat-menghormati.

e)      Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

1.         Kedudukan Wawasan Nusantara

a)      Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenaranya, dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan/penyimpangan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

b)      Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :

(1)   Pancasila ( sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara ) berkedudukan sebagai landasan idiil.

(2)   UUD 1945 ( sebagai landasan konstitusi negara ) berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

(3)   Wawasan Nusantara ( sebagai visi nasional ), berkedudukan sebagai landasan visional.

(4)   Ketahanan nasional ( sebagai konsepsi nasional ), berkedudukan sebagai landasan konsepsional.

(5)   GBHN, sekarang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berkedudukan sebagai landasan operasional.

2.         Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara dan rakyat/masyarakat.

3.         Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme, lebih mengutamakan kepentingan nasional, namun tidak menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, atau daerah.

f)       Implementasi Wawasan Nusantara

1.      Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi/penerapan wawasan nusantara harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.

a)      Wawasan Nusantara Dalam GBHN

(1)   Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik

*. Kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh           bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

*. Satu kesatuan bangsa

(2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

*. Kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa

*. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas daerah.

     (3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Suatu Kesatuan Pertahanan Keamanan

         *. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

         *. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara.

b) Wawasan Nusantara Masa Reformasi

     (1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehhidupan politik

           Untuk menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

(2)   Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik

Untuk menciptakan tata ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan secara merata dan adil.

(3)   Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial Budaya

Untuk menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menghormati kebinekaan.

2.      Sosialisasi/Pemasyarakatan Wawasan Nusantara

Agar implementasi wawasan nusantara dapat diterima dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional diperlukan sosialisasi kepada seluruh WNI di seluruh Indonesia. Upaya sosialisasi wawasan nusantara dengan cara :

a)      Menurut sifat/cara penyampaiannya

(1)   Langsung : ceramah, diskusi, dialog, tatap muka

(2)   Tidak Langsung : media elektronik, media cetak

b)      Menurut metode penyampaiannya :

(1)   Keteladanan

Dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh berpikir, bersikap, dan bertindak yang lebih mengutamakan kepentingan nasional sehingga muncul sikap nasionalisme.

(2)   Edukasi

Pendidikan formal, yaitu pendidikan sekolah mulai tingkat prasekolah sampai pendidikan tinggi, karier dan profesi, kursus-kursus, dan pendidikan informal: di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan,organisasi masyarkat.

(3)   Komunikasi

Menciptakan komunikasi yang saling menghargai, menghormati, mawas diri, tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa tentang wawasan nusantara.

(4)   Integrasi

Terjadinya persatuan dan kesatuan dan pemahaman wawasan nusantara akan membatasi sumber konfliksaat ini dan di masa depan dengan mengutamakan kepentingan negara.

3.      Tantangan Implementasi Wawasan Nusantar

Dewasa ini kehidupan individu dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara mengalami proses perubahan. Faktor utama yang mendorongnya ialah nilai-nilai kehidupan baru yangg dibawakan oleh negara-negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya.Tantangan-tantangan tersebut berupa : pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

a)      Pemberdayaan Masyarakat

(1)   Negara harus memberikan peranan besar kepada rakyat, dalam arti peranan (aktivitas dan partisipasi) masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.

(2)   Kondisi nasional, pembangunan nasional secara menyeluruh dan merata belum terlaksana (masih terdapat klesenjangan). Hal ini merupakan ancaman terhadap tegaknya NKRI. Untuk itu perlu prioritas pada pembangunan daerah tertinggal. Pelaksananya dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

b)      Dunia Tanpa Batas

(1)   Perkembangan Iptek, khususnya di bidang teknologi informasi, menyebabkan dunia menjadi transparan tanpa kenal batas, membawa dampak pada kehidupan di Indonesia keterbatasan kualitas SDM dan perkembanngan Iptek di Indonesia merupakan tantangan untuk berdaya saing pada era global.

c)      Era Baru Kapitalisme

(1)   Sloan dan Zureker, menyatakan bahwa kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta dan kebebasan individu untuk dalam dua bisnis, didasarkan kepentingan diri sendiri. Untuk mengatasi hal ini diperlukan keseimbangan.

d)     Kesadaran Warga Negara

(1)   Pandanngan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban : warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama: lebih mengutamakan kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negaradari pada kepentingan pribadi/golongan.

4.      Prospek Implementasi Wawasan Nusantara

a)      Global Paradox : untuk menghadapinya negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.

b)      Borderless World dan The End of Nation State : batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Untuk ini pemerintah daerah perlu lebih diberi peranan.

Wawasan Nusantara sebagai cara  pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa tetap valid dan relevan. Fakta kebinekaan : perlu lebih memberdayakan peranan daerah dan rakyat. Untuk itu dupenuhi faktor-faktor dominan, yaitu : keteladanan pimpinan nasional, pendidikan berkualitas, bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi positif, keadilan dalam penegakkan hukum, pemerintahan yang bersih dan berwibawah dalam wadah NKRI.

5.      Keberhasilan Wawasan Nusantara

Diperlukan kesadaran warga-negara :

1)      Mengerti, memehami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara

2)      Mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yyang telah menegara. Untuk itu diperlukan konsepsi wawasan nusantara.

Untuk itu diperlukan pendekatan, sosilaisasi/pemasyarakatan wawasan nusantara dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah.

g)      Teori Kekuasaan dan Geopolitik

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik adalah :

1.      Teori Kekuasaan

Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Karena itu dibutuhkan landasan teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional.

a)      Paham Machiavelli (abad XVII)

Machievelli seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan republik Florence (Italia Utara). Berpendapat bahwa ada 3 cara membentuk kekuasaan politik :

I.          Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan.

II.       Untuk menjaga kekuasaan suatu rezim dibenarkan politik adu domba (devide et impera)

III.    Yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

b)      Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Merupakan seorang tokoh revolusioner, selain penganut baik dari Machiavelli, ia berpendapat sebagai berikut :

·         Perang di masa depan merupakan perang total yang menggerakkan segala daya upaya dan kekuatan nasional.

·         Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional.

·         Kekuatan juga didukung oleh kkondisi budaya sosial, serupa Iptek demi terbentuknya kekuatan Hankam.

Napoleon melakukan invasi besar-besaran terhadap negara-negara tetangga di Eropa, namun tersandung di Rusia.

c)      Paham Jendral Clausewitz (abad XVIII)

        Ia diusir oleh tentara Napoleon sampai ke Rusia, di sana dia diangkat menjadi penasihat militer. Dan ia sempat berkata bahwa “Perang adalah merupakan kelanjutan politik dengan cara lain.” Pemikiran inlah yang membenarkan Prusia (Jerman) berekspansi yang menimbulkan  PD I, dimana kekalahan pada pihak Prusia.

d)     Paham Fuerbach dan Hegel

Dari paham material ini menimbulkan dua aliran besar barat yang berkembang di dunia, yaitu kapitalis dan komunis. Abad XVII paham diperdagangkan bebas (cikal bakal dari liberalisme) sedangkan marak pendapat saat itu bahwa “Keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besarrb surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu kolonial negara Eropa untuk mencari emas ke tempat lain. Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan. Paham inilah yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad.

e)      Paham Lenin (abad XIX)

Lenin memodifikasi paham Clausewitz, yang menyatakan “perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan.” Bagi Lenin/komunisme, perang, atau pertumpahan darah, atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam rangka mengkomuniskan suatu bangsa di dunia. Dalam “Perang Dingin”, ke seluruh dunia. G30S/PKI tahun 1965 adalah salah satu komodity ekspor RRC ke Indonesia.

f)       Paham Lucian W.Pye dan Sidney

Mereka menyatakan ada unsur subjektif dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa. Kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.

2.      Teori-Teori Geopolitik

Berasal dari kata geo = bumi, politik = kekuasaan. Secara harafiah berarti politik yang dipengaruhi oleh kondisi dan konstelasi geografi. Maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentuikan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional, dipengaruhi geografi.

a)      Pandangan Ajaran Frederich Ratzal

Pada abad XIX, ia merumuskan pertama kali ilmu bumi politik secara ilmiah. Istilah geopolitik pertamakali dikemukakan oleh Frederich Ratzal, pokok-pokok ajarannya :

      Pertumbuhan negara dapat dianologikan dengan pertumbuhan organisasi, yang melalui ruang hidup.

      Negara identik dengan suatu ruang. Makin luas ruang makin memungkinkan kelompok politik berkembang.

      Berlakunya hukum alam: hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup.

      Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber daya alam. Untuk ini dibenarkan hukum ekspansi. Batas negara adalah bersifat sementara.

        Paham Ratzal ini menimbulkan 2 aliran :

Titik berat kekuatan di darat dan kekuatan di laut, ia melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan ini. Maka timbullah pemikiran baru, yang merupakan dasar-dasar suprastruktur geopolitik : kekuatan total suatu negara mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografisnya.

b)      Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen

Menurutnya negara adalah suatu organisasi. Esensi ajarannya :

      Negara merupakan satuan biologis, satuan organisme

Hidup yang memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuannya diperlukan ruang hidup yang luas.

      Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik.

      Negara harus mampu berswasembada

Kekuasaan imperium kontatinental dapat mengontrol kekuasaan dilaut.

c)      Pandangan Ajaran Karl Haushofer

Pandangannya berkembang di Jerman ketika negara berada di bawah kekuasaan adolf Hitler (NAZI), juga berkembang di jepang dalam ajaran Hako Ichiu. Pokok-pokok ajarannya :

      Kekuasaan imperiuum daratan yang kompak dan mengalahkan kekuatan imperium maritim.

      Beberapa negara besar di dunia akan timbul, dan akan menguasai Eropa, Asia, Afrika, Asia Barat : yaitu jerman, italia dan jepang di Asia timur raya.

      Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapat ruang hidup.

Pokok-pokok teori Karl pada dasarnya menganut teori Rudolf kjellen dan bersifat ekspansif.

d)     Pandangan Ajaran Sir Halford Mackinder

Ajarannya ialah wawasan benua (kekuatan darat). Ia mengatakan : barang siapa yang dapat menguasai “daerah jantung” (Eropa-Asia/Erasia), ia akan mmenguasai “pulau dunia” (Eropa, Asia dan Afrika); serta barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia akhirya dapat menguasai dunia.

h)Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia

Ajaran wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.

a)          Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Menganut paham tentang “Perang dan Damai” yaitu “Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya”. Artinya hidup diantara sesama warga bangsa dan bangsa lain di dunia merupakan kondisi yang terus-menerus perlu diupayakan. Sedangkan kekuatan nasional dalam wujud perang hanyalah digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, martabat bangsa dan integritas nasional, serta sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus merencanakan, mempersiapkan, dan mendayagunakan sumber daya nasional, secara tepat dan terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

b)         Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Menurut paham barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut Indonesia laut adalah  “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut “Negara Kepulauan”.